Jokowi: Monorel Masih Perlu Dikalkulasi
Pembangunan monorel di ibu kota yang hingga kini belum berjalan masih terus dipelajari Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku, mempelajari seluruh dokumen-yang telah diberikan oleh PT Jakarta Monorail (JM), karena perlu hati-hati dalam memutuskan proyek moda transportasi massal tersebut.
Monorel itu syarat-syaratnya sudah lengkap, tetapi masih ada yang perlu dikalkulasi, dihitung, dilihat, ini kehati-hatian kita
"Monorel itu syarat-syaratnya sudah lengkap, tetapi masih ada yang perlu dikalkulasi, dihitung, dilihat, ini kehati-hatian kita," kata Jokowi, Senin (26/5).
Jokowi mengatakan, dirinya sangat berhati-hati untuk memutuskan kelanjutan proses pembangunan monorel di ibu kota. Pria asal Solo ini mengaku, tidak ingin apabila sudah ditandatangani perjanjian kerjasama (PKS), justru muncul masalah di kemudian hari. Ia juga tidak mempermasalahkan jika sudah nonaktif sebagai gubernur, tetapi PKS monorel belum juga ditandatangani. Sebab, monorel juga sudah mangkrak sejak lama dan saat ini adalah upaya untuk menghidupkannya kembali.
Jokowi Tidak Persoalkan Monorel Mangkrak Lagi"Tidak apa-apa. Memang dari dulu sudah mangkrak, mau kita hidupkan supaya hidup. Tapi sampai sekarang belum karena kehati-hatian. Kita harus betul-betul menghitung jangan sampai nanti kalau sudah ya, PKS-nya mangkrak. Tidak boleh, kalau sudah teken, harus jalan," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebutkan, PT Jakarta Monorail (JM) belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemprov DKI baik soal depo maupun perhitungan rugi-laba.
"Kemarin sudah dipilih deponya di Tomang, tapi itu ruang terbuka. Jadi gak boleh, sehingga dipindahkan lagi. Pindah ke mana belum ketemu," ucap Jokowi.
Jokowi menambahkan, PT JM bisa memberikan masukan atau menentukan lokasi mana yang akan dibangun depo nantinya, tetapi semua keputusan tersebut Pemprov DKI yang menentukan. "Mereka bisa menyampaikan alternatif, tapi kita cek dulu dan belum tentu diterima. Keputusan terakhir tetap di Pemprov DKI," ujarnya.
